oleh

Kejari Subang Tak Tegas Tangani Kasus Raskin

SUBANG – Telah terjadi kelangkaan Raskin di Desa Dawuan Kaler, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, namun menurut pihak Bulog Subang, bahwa Raskin rutin turun setiap bulannya, mendapat keterangan itu, masyarakat lekas melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang tertanggal 8 September 2014, karena diindikasikan ada tindak pidana penggelapan Raskin.

Menyikapi permasalahan itu, Kasie Intel Kejari Subang, Choki Maraden Hutapea, S.H., mengatakan,  “mengenai penanganan kasus Raskin Desa Dawuan dan yang lainnya masih tahap penyelidikan di Seksie Pidsus,” singkatnya.

Nyatanya, kasus Raskin tidak terjadi hanya di Dawuan saja, namun disetiap desa se- Kabupaten Subang telah ditemukan ada mark’up dana Raskin sebesar Rp1.693.359.000.-(Satu miliar enam ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) perbulan. Karena dari proses pendistribusian raskin dari Bulog sebanyak 1.881.510 kg/bulan untuk 125.434 RTMS di seluruh desa se-Kab. Subang, maka kita bisa mengkalkulasikan perbulannya yakni Rp900 dikali 1.881.510 kg.

Dari sebanyak Raskin perbulannya yang direalisasikan itu, Pemda Subang memberi biaya operasional untuk pendistribusiannya dari desa ke masyarakat sejak Januari hingga Juni 2014 sebesar Rp87,5 X 1.881.510 kg yaitu sebesar  164.632.125.- (Seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah). Selain itu, pihak Bulog pun juga memberikan uang insentif kepada pihak desa sebesar Rp10/Kg, maka dapat dihitung Rp10 X 1.881.510 kg yaitu sebesar Rp10.881.510.- (Sepuluh Juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah).

Sementara di Pemerintah Desa Sukamandijaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang  telah ditemukan Raskin tidak layak untuk dikonsumsi. Kualitasnya sangat buruk dan cocok untuk pakan ayam. Gilanya lagi, harganya pun naik selangit hingga menjadi Rp3.000.-/liter yang tadinya Rp2500,-/liter.

“Kumaha bisa dimakan beas jiga beunyer kieu, pantesnamah dimakan ku hayam, kumaha sih pamarentah teh, masyarakat miskin ge jelema uy, lain binatang (Bagaimana bisa dimakan, beras kaya menir gini pantasnya dimakan ayam, gimana sih pemerintah, masyarakat miskin juga manusia uy, bukan binatang.red),” keluh kesal beberapa orang ibu rumah tangga di desa tersebut.

“Harga penjualan beras OPK  tidak berubah, masih tetap Rp1600/Kg. Bedanya di pertanggungjawabannya saja ke Kementerian Perdagangan,” ujar Kepala Sub Divisi Regional Dolog Subang, Dedi kepada Perak, Minggu (18/01/2015).

Menyikapi permasalahan tersebut, wajar saja Kejari Subang tidak dapat tegas dalam penanganannya, sebab kasus pungli raskin merupakan kejahatan terstruktur, sistematis, dan massif sehingga butuh keahlian khusus.

Facebook Comments Box

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed