oleh

Kasus Rutilahu & Raskin Masih Diproses di Kejari Subang

SUBANG- Kasus penyelewengan Rutilahu (rumah tidak layak huni) di Desa Talagasari dan Raskin (beras miskin) Desa Gambarsari terus ditangani/diproses Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang dan sedang dalam pengembangan, agar kasusnya meliputi kabupaten, bukan desa. Karena kasus serupa tidak mungkin hanya terjadi didesa tersebut saja, melainkan pasti terjadi disejumlah desa lainnya, atau bisa jadi seluruh desa se- Kabupaten Subang.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari Subang, H. Diding Kurniawan, S.H., belum lama ini dikantornya, “dalam kasus tersebut, hasil korupsinya kecil dan kami akan kembangkan seperti kasus PUAP yang sudah disidangkan. Hingga sekupannya kasus se- kabupaten, bukan tingkat desa, karena kasus serupa pasti terjadi disetiap desa. Yang jelas kasus ini akan terus kami tangani.” Dalihnya seolah memperlamban penanganannya, karena nilai korupsinya kecil.

Sementara, Ketua Umum LSM Forum Masyarakat Peduli (FMP), Asep Sumarna Toha di Posko FMP mengatkan, “kasus ini merupakan perampokan terhadap hak si miskin, kami minta agar Kejari Subang lebih serius dalam hal menindak lanjuti kasus ini, jangan dilihat dari kerugian negaranya yang kecil, tetapi pandang ke masyarakat miskin yang ditindas. Untuk itu, kami akan terus mengawal kedua kasus tersebut hingga Vonis pengadilan dijatuhkan kepada para penjahat HAM itu,” tandasnya.

Seperti diketahui, penyelewengan tersebut diduga terjadi, di Desa Talagasari, Kecamatan Serangpanjang melalui penyunatan penyunatan dana berkisar Rp 1,6 juta hingga Rp 4 juta oleh Badan Permusawaratan Desa (BPD) Talagasari dari Rp 6 juta per penerima manfaat yang berjumlah 120 kepala keluarga (KK), data keseluruhan 125 KK yang diajukan tahun 2012. dana hasil penyunatan itu mencapai Rp 300 juta lebih, di Desa Sarireja Kec. Jalan Cagak, dimana dari nominal bantuan senilai Rp 6 juta per penerima manfaat diduga disunat oleh oknum Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sarireja, senilai Rp 1 juta per penerima manfaat.

Sedangkan, kasus penyelewengan Raskin yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, yang telah dilaporkan Senin (11/3) lalu, bahwa berdasarkan hasil investigasi dan laporan, serta pengaduan masyarakat kepada FMP, terkait raibnya Raskin sejak tahun 2011-2012 atau telah berjalan selama 19 bulan, setiap bulannya raib sebanyak 50 karung atau sejumlah 7,5 kwintal. Hasil kalkulasinya, 750 Kg x Rp 6.600,- = Rp 94.050.000,-, pungli penyaluran Raskin Rp 900,- per Kg dari harga penjualan Rp 2.000,- per liter, sedangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 99/ PMK.02/ 2009 tentang subsidi Raskin, bahwa harga Raskin adalah Rp 1.600,- per Kg.

Jumlah jatah Raskin per bulan dikali besarnya Pungli dikali 19 bulan, 10.905 Kg x Rp. 900 x 19 = Rp. 186.475.500,- dugaan penggelapan pendapatan desa sebesar Rp 25.000.000,- , sumber dana dari pihak ketiga, dugaan penyimpangan pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2013 yang dikontraktualkan demi keuntungan pribadi.

Facebook Comments Box

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed