oleh

KADES SALAH SATU PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KBU

Bandung Barat – Salah satu sumber permasalahan yang cukup fatal dalam pembangunan di KBU adalah akibat tidak mengertinya Kepala Desa (Kades)  terhadap berbagai peraturan KBU, sehingga dengan mudahnya memberikan perijinan tanpa mau berkoordinasi dengan dinas terkait dan mempertimbangkan serta mempelajari berbagai peraturan yang memberikan pembatasan pembangunan dikawasan ini,” Hal ini di ungkapkan Bupati Bandung Barat H Abubakar dalam acara Rapat Koordinas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara di Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Bandung Barat, belum lama ini

Selanjutnya , H. Abubakar mengkritisi kinerja beberapa Kepala Desa yang kerap menjadi salah satu sumber permasalahan dalam memberikan perijinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU). Pasalnya, tidak sedikit kades yang dengan mudahnya menandatangani perijinan tanpa berkoordinasi dengan dinas terkait dan mempertimbangkan peraturan menyangkut perijinan pembangunan KBU.

Seperti diketahui, terdapat sekitar 4-5 kecamatan di wilayah Kab. Bandung Barat yang termasuk dalam lingkungan KBU. Artinya, da;am melaksanakan pembangunan dikawasan tersebut, selain harus memiliki ijin dari pemda setempat, juga harus disertai dengan rekomendasi ijin pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selain adanya pembatasan dengan tetap menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) setidaknya 40 persen dari jumlah titik yang akan dibangun.Selain itu, permasalahan KBU memang sudah banyak terjadi sebelum Kab. Bandung Barat berdiri pada 7 tahun lalu. “Jadi, mau tidak mau kita harus berani ambil resiko produk pemerintahan sebelumnya yang telah memberikan kebijakan terkait kawasan ini sebagai sebuah konsekuensi dan resiko serta tantangan yang harus dihadapi,

Oleh karena itu, Abubakar mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan stakehplder terkait untuk lebih berfikir visioner jauh kedepan agar tidak mewariskan permasalahan yang sama kepada generasi berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan ,Salah satu cara dan upayanya adalah dengan melakukan langkah preventif atau pencegahan termasuk dengan memberikan pembinaan kepada seluruh pihak yang terlibat didalamnya terkait pemberian perijinan pembangunan. Pasalnya, banyaknya permasalahan perijinan dan pemanfaaan ruang di KBU akibatrendahnya pengetahuan serta enggannya berkoordinasi dan mempelajari berbagai peraturan menyangkut permasalahan ini. Tegasnya.(Fery)

Facebook Comments Box

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed