oleh

Gaperta Protes Penolakan IUP

KBB-Gabungan Pekerja Tambang (Gaperta) memprotes penolakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik pengusaha pertambangan perorangan di Kampung Lampegan, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Enam orang pengurus Gaperta menyambangi kantor Badan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) KBB di kompleks perkantoran, Desa Makarsari, Kec. Ngamprah, KBB, pukul 11.00 WIB, baru baru ini.

Ketua Gaperta, Dadang Ramon menilai alasan penolakan IUP mengada-ada. Oleh karena itu, ia mendesak agar IUP segera diterbitkan. “Kita minta dikaji ulang tentang penolakan itu. Kita tetap akan mendesak pemkab agar IUP itu dikeluarkan. Kalau ditolak atau keputusannya tidak jelas, kita akan kerahkan massa dari pekerjanya,” ujarnya.

Menurut Ramon, alasan penolakan IUP seperti yang disampaikan BPMPPT mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional. Ia berasumsi jika IUP Lampegan ditolak, berarti semua pertambangan yang ada di sana juga tidak diperbolehkan. Padahal hingga saat ini pertambangan di daerah sakitar itu tetap berjalan.

Sekretaris Jenderal Gaperta, Jajang Zarkasih menambahkan, seharusnya pemkab memikirkan nasib 100 buruh yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan batu Lampegan tersebut.

Menurutnya, ada dampak sosial yang besar jika pertambangan tersebut ditutup.“Kita ini ingin mengadvokasi para pekerja yang bakal kehilangan pekerjaan kalau pertambangan itu ditutup. Kalau pengusahanya mungkin ditolak, mereka bisa cari tempat lain,” terangnya.

Selain itu, Jajang mengungkapkan kekecewaannya karena penolakan tersebut disampaikan di saat masa libur jelang Lebaran, Minggu (27/7). Proses penerbitan IUP tersebut tidak sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) yakni 14 hari. “Selama lima bulan IUP itu ditunggunya. Malah ditolak,” sesalnya.

Mendesak

Sehubungan protes tersebut, Kepala BMPPT, Rakhmat Syafei membuka audiensi dengan enam orang perwakilan Gaperta. Turut hadir Kasi Pertamba­ngan Dinas Bina Marga, Renny Pamara.

Audiensi yang dilakukan secara tertutup berakhir sekitar pukul 13.00 WIB. Hasil dari pembicaraan tersebut pihak Gaperta tetap mendesak agar pemkab menerbitkan IUP yang diajukan. Dikarenakan proses tidak terbit izin tersebut terganjal kajian teknis, Gaperta memberikan toleransi waktu untuk koordinasi bagi Dinas Bina Marga dan BPMPPT.

Ditemui terpisah, Kepala BPMPPT KBB Rakhmat Syafei, enggan berkomentar banyak. Menurutnya, penolakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur.

“Izin bisa dikeluarkan jika sudah ada hasil kajian teknis dari Bina Marga. Nanti saja, saya sekarang dipanggil Bapak Bupati untuk membahas masalah ini,” ujarnya sambil tergesa-gesa meninggalkan ruangan.

Begitu pun dengan Kepala Seksi Pertambangan Dinas PU Bina Marga, Renny Pamara, belum bisa dimintai keterangan. Ditemui di kantornya, dia terburu-buru meninggalkan ruangan. “Nanti saja ya, saya dipanggil Pak Bupati,” katanya.( Ferry/Andri

Facebook Comments Box

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed