oleh

Diduga ada Kongkalikong Disnakertran dan Pengusaha

SUBANG – Dengan banyaknya kasus yang menimpa karyawan Pabrik dari masalah Pengupahan yang layak, serta kerja SS( Sampai selesai) yang di lakukan oleh Perusahaan  tanpa ada perhitungan hak bagi karyawannya hingga masalah Pemberhentian pekerjaan sepihak tanpa ada Konfensasi yang layak bagi Karyawan membuat para karyawan seolah pekerja Rodi.

sementara di sisi lain setiap masalah yang menimpa Karyawan tersebut umumnya sudah melapor Kepada Pengurus Serikat Pekerja yang ada di perusahaannya namun endingnya terkesan pihak SP berpihak kepada Perusahaan karena semua Pengurus SP yang ada di perusahaan adalah karyawan perusahaan tersebuh hingga mereka pun takut kehilangan pekerjaan, laporan kepada Disnakertran pun sama, dengan banyaknya kepentingan sehingga mengenyampingkan kewajibannya sebagai perlindungan terhadap karyawan.

terbukti dari beberapa yang laporan melalui Disnakertran endingnya tidak memuaskan bagi pekerja/karyawan Pabrik Ketika perak menemui bagian Kordinator Pengawasan Agus terkait laporan pengaduan karyawan pabrik PT. Lintas surya Alam pada tgl 20 Mei 2014 mengenai upah layak berdasarkan UMK Subang sekitar Rp.1.550.000 sementara di PT. Lintas Surya Alam masih Rp.1.005.000, Agus Kordinator Pengawasan menuturkan bahwa laporan tersebut telah di tindak lanjuti oleh Yusuf Saeful SH. Pengawas dari Disnaker namun hasilnya belum saya terima mungkin saja hasil dari tindak lanjut laporan tersebut sudah di laporkan kepada Kepala Dinas untuk lebih jelasnya silahkan nanti temui Yusuf Saeful SH. yang menanganinya demikian tuturnya.

sementara di ruang lain Perak menemui bagian Mediator yang menangani permasalahan antara karyawan dengan Pengusaha  Ibu Restuning S.IP yang telah memperoleh Sertifikat /legitimasi dari kementerian Tenaga Kerja Mengenai Penanganan Khusus Tenaga Kerja Dia menuturkan bahwa yang memiliki hak untuk memediasi antara Karyawan dengan Pengusaha adalah orang yang telah memiliki legitimasi/sertifikat jadi tidak semua orang yang bekerja di Disnaker dapat/boleh menyelesaikan permasalahan tenaga kerja jadi masalah tenaga kerja pun tidak boleh di dampingi oleh siapapun kecuali sama Serikat Pekerja (SP) atau LBH.

Pengacara yang memiliki ijin dari MENHUMKAM itu berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan mengenai Ketenaga Kerjaan, Namun sangat di sayangkan manakala ada Karyawan yang di Perlakukan tidak adil mengadu kepada Disnakertran pihak Disnakertran bukannya membantu dan membela malah terkesan berpihak kepada Pengusaha sehingga membuat tingkat Kepercayaan karyawan yang melapor tidak ada lagi, dan kepada PUK SP (SerikatPekerja) yang ada di Perusahaan pun sama sehingga langkah yang di tempuh oleh karyawan yang merasa di perlakukan tidak adil oleh perusahaan mengadu kepada Lembaga Swadaya masyarakat atau Ormas yang mereka percayai dapat membantu dan memperjuangkan hak-haknya. Yang seharusnya Disnakertran bagaikan orangtua bagi karyawan/pekerja di Perusahaan  dapat melindungi, menjaga dan membantu manakala terjadi masalah yang menimpa kepada karyawan/pekerja Perusahaan

Facebook Comments Box

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed