oleh

Anggaran Perubahan 2022 mulai disidangkan DPRD Purwakarta

Purwakarta– Cepat dan tepat, 2 kata itulah mungkin yang bisa diungkapkan bagi pemerintahan di kabupaten purwakarta, pasalnya dua lembaga pemerintahan, yakni eksekutif dan legislatif di kabupaten terkecil di jawa barat ini sudah berembuk membahas rancangan anggaran perubahan APBD 2022 secara marathon  3 agenda rapat yang biasanya diselesaikan dalam waktu 2 hingga 3 bulan, selesai dalam 2 hari ini.

agenda sidang telah menyelesaikan mendengarkan penjelasan bupati terkait rancangan anggaran perubahan yang akan dilaksanakan dalam semester kedua ditahun 2022 ini.dua agenda sidang diselesaikan secara maraton, tentang pandangan umum fraksi-fraksi dan langsung dilanjutkan agenda jawaban bupati.

Kondisi regulasi pemerintahan yang digelar cepat ini tidak serta merta mengesampingkan substansi pembahasan sidang terkait anggaran perubahan yang dibutuhkan bagi kepentingan rakyat purwakarta. dari penjelasan bupati, H. Dedi Mulyadi, SH yang disampaikannya dihadapan sekitar 30 para wakil rakyat yang hadir, dapat diketahui berbagai kebijakan dan program yang akan digelar di semester kedua tahun ini dan diyakininya tepat sasaran.

Menurut Bupati perjalanan APBD kabupaten Purwakarta selama hampir 7 tahun berjalan, diklaimnya sebagai upaya yang sistematis, terstruktur dan berupaya untuk membangun berbagai kebutuhan masyarakat kabupaten Purwakarta dan apa yang menjadi kewajiban pemerintah kabupaten Purwakarta, walau ditengah keterbatasan anggaran yang dimilikinya.

Beberapa program yang menjadi focus di semester kedua ini terutama bidang pendidikan, diarahkan pada wajib belajar 12 Tahun, “karena kalimat wajib, maka seluruh kebutuhan masyarakat disediakan seluruhnya oleh pemerintah daerah. Dari mulai kesiapan guru, hingga infrastruktur bangunan yang diarahkan pada kearifan local purwakarta” terang Kang Dedi.

Selanjutnya pelayanan di bidang kesehatan, pemerintah harus menghadirkan sosok pelayanan kesehatan yang baik di tengah masyarakat “kesehatan itu holistic, dari mulai kebersihan, menjaga lingkungan. Sementara pemahaman pusat kesehatan masyarakat harusnya diganti menjadi pusat pengobatan. Puskesmas di kecamatan itu akan diubah menjadi pusat pengobatan dengan dihadirkan melalui bangunan yang representative, yang terdiri dari ; satu, ruang penerima pasien; dua, ruang pelayanan pasien; tiga, ruang tunggu pasien, yang keempat, ruang untuk jambannya pasien, yang kelima adalah mobil yang siap antar jemput bagi kebutuhan pasien, kemudian harus segera disiapkan mobil jenazah untuk pasien”, tambahnya. yang menjadi focus di perubahan anggaran ini pembangunan infrastruktur yang baik bagi masyarakat yang memiliki tiga kualifikasi. Pertama nyaman, Yang kedua aman, “dan terakhir infrastruktur yang dibangun harus estetik, melahirkan rasa keindahan.

Kemudian dibidang ketenaga listrikkan, kang dedi cukup berbangga bahwa hampir seluruh rakyat purwakarta hari ini sudah dapat jaminan pelayanan ketenaga listrikkan dari pemerintah daerah. dibidang perdagangan kang dedi menjelaskan di purwakarta tidak ada penggusuran pasar ataupun PKL yang ada pengalihan tempat usaha dengan fasilitas refresentativ yang disiapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah.

inilah yang harus menjadi orientasi fokus kita didalam pembenahan anggaran ini, karena kalau tidak kita membangun tanpa dasar sama dengan kita meraba-raba sesuatu yang belum jelas harapan” pungkas kang dedi mengakhiri penjelasannya.

Rapat berikutnya,mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi, dari 7 fraksi yang ada, hanya satu yang pandangannya dibacakan dihadapan peserta sidang, 6 sisanya langsung menyerahkan dokumen pandang tanda persetujuan atas penjelasan bupati itu. Fraksi yang membacakan pandangannya dari Fraksi Persatuan Pembangunan yang dibacakan Gandiwiria.

Politisi PPP asal Kecamatan Sukasari ini meminta penjelasan bupati terkait penurunan pendapatan pada sector ekonomi, selain itu ia juga meminta penjelasan bupati terkait pelarangan pedagang berjualan di lingkungan sekolah. Agenda rapat jawaban Bupati terkait pertanyaan dan pandangan dari Fraksi PPP pada saat itu juga langsung digelar.

Menurut bupati, penurunan pendapatan pada sector ekonomi disebabkan secara nasional tahun 2014 ini merupakan tahun politik, dimana didalamnya hajat demokrasi di negeri ini digelar dari mulai Pileg hingga pilpres  tahun politik Ini tentu menyebabkan tersendatnya regulasi ekonomi secara nasional yang berimbas pada daerah” jawab Bupati.

Sementara terkait pelarangan pedagang berjualan di lingkungan sekolah,Bupati menjelaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan sekolah sebagai pusat peradaban, “Sekolah tempat pertapaan membntuk karakter anak bangsa. Adanya jajanan sekolah malam membentuk sikap konsumerisme sementara dari sisi kesehatan tidak akan terjamin karena kadar gzi dari makanan yang dijual tidak terkontrol. kebijakan ini sudah bisa menolong biaya pengeluaran beban orangtua bagi bekal jajan anak-anaknya ke sekolah, karena orangtua cukup memberikan bekal makan dari rumah yang dibuatkannya.

Terkait pedagang tidak boleh berjualan di lingkungan sekolah, menurut kang dedi permasalahan itu bisa diakhiri dengan memberikan bantuan modal ekonomi pedagang kecil didalamnya pedagang jajanan sekolah sebesar 1,5 juta rupiah per pedagang. , kang dedi secara umum menjelaskan orientasi pembangunan di paruh kedua 2022 ini dengan pembangunan skala prioritas, fokusnya melengkapi infrastruktur yang belum termasuk pembangunan jalan di kecamatan sukasari meneruskan pembangunan sebelaumnya dari mulai desa kertamanah, desa ciririp, desa sukasari hingga desa parung banteng tembus ke maniis dan kabupaten cianjur. Termasuk merecoveri berbagai bencana alam yang terjadi di kabupaten purwakarta

Facebook Comments Box

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed