oleh

ABUBAKAR BERHARAP WTP TERCAPAI

Bandung Barat – Untuk meraih target Wajar Tampa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kab. Bandung Barat terus menggenjot kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparaturnya dengan memberikan pembekalan ilmu melalui berbgai pelatihan dan bimbingan teknis, seperti Bimbingn Teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual di Lingkungan Pemkab Bandung Barat tahun 2014 yang diselenggarakan di Lembang, belum lama ini di Lembang KBB.
Sementara Bupati Bandung Barat, H. Abubakar menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi target utama penilaian Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dari laporan keuang pemerintah daerah (Pemda) Kab. Bandung Barat tahun 2014.adapun untuk meraih target

“Saya meminta para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus mengasah terus aspek managerial kepemimpinan terutama terkait Personel, Pembiayaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) agar berjlannya roda pemerintahan bisa sesuai dengan yang direncankan disamping harus memahami seluruh aspek pekerjaan mulai dari aspek regulasi hingga teknis, sehingga bisa lebih mudah melakukan pengawasan,terlebih yang berkaitan dengan regulasi keungan dan pelaporannya,tegasnya.
Selain tentang laporan keuangan, Abubakar menyoroti tentang permsalahan aset yang dimiliki pemda, Pasalnya, seiring berjalannya waktu maka aset yang dimiliki juga akan terus bertambah. Jadi impentarisasi set harus dilakukan lebih baik lagi, jangan sampai permaslahan aset menjadi temuan BPK RI terus menerus.

Sementara Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Drs. Sudibyo menegaskan, bahwa pihaknya akan terus berupaaya mewujudkan segala sesuatu yg telah ditargetkan pimpinan, termasuk untuk meraih target WTP yang telah ditetapkan oleh bupati.untuk itu, pihaknya terus melakukan pembinaan dan peningkatan keahlian penyusunan laporan keuangan terhadap aparatur pemerintah agar tersedia pegawai yang mampu dan handal serta cakap dalam menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan  perundang-undangan, ungkapnya.

“Dengan bimtek ini diharpkan seluruh aparatur daerah dapat memahami sistem dan prosedur dalam penyusunan laporan keungan, mampu menjelskan dan memberi gambaran tata cara laporan keuangan serta mampu mengimplementasikan secra benar mengenai tata cara penyusunan lporan keuangan yang seluruhnya mengacu dan berdasar standar akuntansi keuangan (SAP) yang berbesik akrual disetiap SKPD,” ucap Sudibyo dalam laporannya. (Fery)

Facebook Comments Box

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed